SATYABAKTI, RIAU – Investigasi di lokasi yang diduga sebagai tempat penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal Kota Dumai, dua (2) orang diduga oknum TNI melakukan intimidasi terhadap oknum wartawan dan Tim Light Independen Bersatu (LIBAS).
Diduga kuat maraknya bisnis haram tersebut diduga dilindungi oleh aparat TNI, Kedua oknum TNI tersebut bahkan mengklaim sebagai anak buah dari bos mafia minyak ilegal di Kota Dumai, dengan dugaan adanya pembiaran dari aparat kepolisian setempat.
Ketua Umum DPP Team LIBAS, Elwin Ndruru didampingi oleh kuasa hukumnya Martinus Zebua, SH memberikan penjelasan kepada wartawan dalam konferensi pers di depan gedung Polres Dumai pada Jumat, 9 Februari 2024, menyatakan, bahwa penimbunan BBM ilegal di Kota Dumai bukanlah rahasia umum lagi, dan menduga kuat bahwa Polres Dumai sengaja mengabaikan masalah ini.
“Gudang penimbunan BBM yang saat ini semakin marak di Kota Dumai, bukan lagi rahasia umum. Ini sudah sejak lama beroperasi bebas tanpa disentuh hukum, tempatnya pas dipinggir jalan umum, di Jalan Sukarno Hatta, Kota Dumai,“ kata Elwin.
Menurutnya, gudang penimbunan BBM ilegal semakin marak di Kota Dumai dan telah beroperasi tanpa hambatan hukum selama beberapa waktu.
Disebutkan Elwin, bahwa hal ini merupakan tindak pidana, dan apabila Polres Dumai membiarkan kegiatan mafia penimbunan BBM ilegal, maka hal tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara dan rakyat serta menentang perintah Kapolri.
Ia juga mengungkapkan bahwa tim LIBAS berhasil menemukan puluhan gudang penimbunan BBM ilegal di sepanjang Jalan Sukarno Hatta, Kota Dumai selama hasil investigasi lapangan mereka pada Jumat, 9 Februari. Mereka mencatat bahwa mafia BBM ilegal menggunakan gudang tertutup untuk menyimpan dan menjual BBM ilegal, dengan cara yang merugikan masyarakat.
“Seperti terlihat bahkan tertangkap kamera kami, mobil tangki warna merah putih berisikan BBM bersubsidi jenis pertalite dan mobil berwarna putih biru memasuki gudang tertentu untuk menjual minyak kepada mafia dengan cara kencing,“ beber Elwin.
Lanjutnya menjelaskan, selama investigasi mereka di lapangan, Elwin menyatakan bahwa mereka mengalami intimidasi dari dua orang diduga oknum TNI yang bekerja sama dengan pemilik gudang BBM ilegal dan bahkan oknum TNI itu mengaku sebagai anak buah bos mafia illegal tersebut. Bahkan, insiden tersebut hampir berujung pada kekerasan fisik terhadap wartawan dan anggota tim investigasi.
“Saat kami tiba di Jalan Sukarno Hatta, Kota Dumai memasuki tempat gudang penyelundupan tersebut, sejumlah preman dan diduga ada dua orang yang mengaku oknum anggota TNI menghadang kami dan mencoba melayangkan tinju kepada kami, saat itu mereka sempat mendorong sambil mencekik leher salah satu wartawan yang merupakan tim kita,“ ungkapnya.
Menurut pengakuan dari salah satu anak buah dari pemilik gudang penimbunan BBM, bosnya telah memberi suap kepada berbagai pihak, termasuk Polsek, Polres, dan bahkan Polda Riau melalui Ditreskrimsus Polda Riau. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam kasus ini.
“Disini sudah kita bayar semua bg, baik itu Polsek, Polres dan Polda. Kami nyetor semua, di Polda itu kami setor ke Ditreskrimsus jadi kami gk takut siapapun yang melapor dan semua wartawan disini kami kasih jatah melalui RH, jadi kalau wartawan datang ke sini tidak boleh main langsung masuk tapi harus melalui RH, dia juga dari media,” terang Elwin menirukan perkataan salah seorang anak buah pemilik tempat penimbungan BBM ilegal tersebut.
Namun, saat tim LIBAS mencoba melakukan klarifikasi dengan Kapolres Dumai melalui WhatsApp, mereka diarahkan untuk menemui Kasat Reskrim Polres Dumai. Namun, saat tiba di ruang Sat Reskrim, Kasat tidak berada di tempat. Bahkan, saat konfirmasi ulang dilakukan kepada Kapolres Dumai, mereka hanya mendapat tanggapan yang mengelak.
Di tempat yang sama, Martinus Zebua, SH menyoroti fungsi dan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia menegaskan bahwa jika pihak kepolisian mengabaikan laporan masyarakat terkait tindak pidana, maka hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi.
DPP Team LIBAS meminta ketegasan dari pihak berwenang, termasuk Kapolri, Kapolda, Presiden, Menteri BUMN, dan KPK, untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat.
Terakhir, mereka mendesak Polda Riau untuk segera menangkap para pelaku mafia BBM ilegal di Kota Dumai. Jika tidak, mereka akan melaporkan peristiwa ini ke Mabes Polri agar kejahatan tindak pidana segera diberantas habis, mengingat dampak merugikan yang telah dirasakan oleh masyarakat dan negara akibat penyalahgunaan BBM subsidi.
“Kami meminta ketegasan kepada Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Presiden, Pak Menteri BUMN dan karena ini adalah Pertamina maka kepada ketua KPK juga turun andil untuk tegas dan mengusut kasus ini dan copot Kapolres Dumai dan oknum Polsek termasuk oknum Ditreskrimsus Polda Riau,” ucap Kuasa Hukum LIBAS.
Saat wartawan mengkonfirmasi terkait hal ini kepada Kapolres Dumai melalui pesan WhatsApp nya, Sabtu (10/2/), hingga berita ini dimuat belum ada jawaban.
Di tempat terpisah, Dir Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi saat dikonfirmasi wartawan terkait setoran ke Polda Riau sebagaimana pengakuan dari beberapa pemilik tempat penimbunan BBM illegal di Kota Dumai mengatakan, bahwa tuduhan itu bohong. Disebutkan, belakangan ini, pihaknya telah melakukan penangkapan BBM ilegal.
“Gak ada itu, itu bohong. Kami telah melakukan penangkapan BBM illegal dan saya sudah perintahkan seluruh kasat reskrim untuk menindak BBM illegal di wilayahnya masing-masing,,” katanya, Minggu (11/2).
(SB10 Satyabakti.com – RIAU)
